Klik nomor untuk langsung menghubungi kami
Hubungi kami,klik disini
konsultan bali
konsultan bali
  • Konsultasi - Training - Sertifikasi

Biaya spesial untuk Integrated Management System ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018

konsultan bali Sertifikat Standar Usaha Pariwisata PT. Maha Arsya Indonesia - Sertifikat Standar Usaha Pariwisata

Sertifikat Standar Usaha Pariwisata

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/

KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA

 

Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

 

Standar Usaha Pariwisata adalah rumusan kualifikasi Usaha Pariwisata dan/atau klasifikasi Usaha Pariwisata yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan Usaha Pariwisata.

 

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan.

 

Sertifikasi Usaha Pariwisata adalah proses pemberian sertifikat kepada Usaha Pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan Usaha Pariwisata melalui audit.

 

Sertifikat Usaha Pariwisata adalah bukti tertulis yang diberikan oleh lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata kepada Usaha Pariwisata yang telah memenuhi Standar Usaha Pariwisata.

 

Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan Sertifikasi usaha di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Evaluasi adalah proses audit dan inspeksi yang dilakukan oleh LSU Bidang Pariwisata untuk

memastikan bahwa Usaha Pariwisata telah menerapkan Standar Usaha Pariwisata berbasis risiko sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

 

Survailen adalah kegiatan penilaian kesesuaian yang dilakukan secara sistematik dan berulang sebagai dasar untuk memelihara validitas pernyataan kesesuaian.

 

Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar

pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.

 

Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud meliputi:

Berisiko tinggi

Berisiko menengah

tinggi

Berisiko menengah rendah

  1. hotel bintang dengan luas bangunan 6.000 m2 (enam ribu meter persegi) sampai dengan 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi), jumlah kamar tidur tamu 101 (seratus satu) sampai dengan 200 (dua ratus) unit dan/atau jumlah karyawan 100 (seratus) sampai dengan 200 (dua ratus) orang lebih dari atau sama dengan 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi), jumlah kamar tidur lebih dari atau sama dengan 200 (dua ratus) unit dan/atau jumlah karyawan lebih dari atau sama dengan 200 (dua ratus) orang;
  2. hotel melati dengan luas bangunan lebih dari atau sama dengan 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi) jumlah kamar tidur tamu lebih dari atau sama dengan 200 (dua ratus) unit dan/atau jumlah karyawan lebih dari 200 (dua ratus) orang;
  3. apartemen hotel dengan luas bangunan lebih dari atau sama dengan 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi) jumlah unit hunian tamu lebih dari atau sama dengan 200 (dua ratus) unit dan/atau jumlah karyawan lebih dari atau sama dengan 200 (dua ratus) orang;
  4. restoran dengan jumlah tempat duduk tamu lebih dari atau sama dengan 200 (dua ratus) unit;
  5. kawasan pariwisata;
  6. fasilitas lapangan berupa lapangan golf;
  7. taman rekreasi; dan
  8. dermaga marina.
  1. angkutan jalan rel wisata untuk wisata;
  2. angkutan laut dalam negeri;
  3. angkutan laut luar negeri untuk wisata;
  4. angkutan sungai dan danau untuk wisata dan yang Berhubungan dengan Itu;
  5. hotel bintang dengan luas bangunan 6.000 m2 (enam ribu meter persegi) sampai dengan 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi), jumlah kamar tidur tamu 101 (seratus satu) sampai dengan 200 (dua ratus) unit dan/atau jumlah karyawan 100 (seratus) sampai dengan 200 (dua ratus) orang;
  6. hotel melati dengan luas bangunan 6.000 m2 (enam ribu meter persegi) sampai dengan 10.000 m2, (sepuluh ribu meter persegi) jumlah kamar tidur tamu 101 (seratus satu) sampai dengan 200 (dua ratus) unit dan/atau jumlah karyawan 100 (seratus) orang;
  7. vila bintang 2 (dua);
  8. vila bintang 3 (tiga)
  9. apartemen hotel dengan luas bangunan 6.000 m2 (enam ribu meter persegi) sampai dengan 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi) jumlah kamar tidur tamu 101 seratus satu) sampai dengan 200 (dua ratus) unit dan/atau jumlah karyawan 100 (seratus) orang;
  10. restoran dengan jumlah tempat duduk tamu 101 (seratus satu) sampai dengan 200 (dua ratus) unit;
  11. jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering)
  12. penyediaan jasa boga periode tertentu
  13. bar;
  14. kelab malam atau diskotik yang utamanya menyediakan minuman;
  15. usaha arena permainan;
  16. wisata gua;
  17. wisata petualangan alam;
  18. arung jeram;
  19. wisata selam;
  20. wisata memancing;
  21. aktivitas wisata air berupa wisata selancar, wisata dayung;
  22. wisata tirta lainnya;
  23. klub malam;
  24. diskotek; dan;
  25. aktivitas spa.
  1. angkutan darat wisata;
  2. hotel dengan luas bangunan 4.000 m2 (empat ribu meter persegi) sampai dengan 6.000 m2 (enam ribu meter persegi), jumlah kamar tidur tamu kurang dari 61 (enam puluh satu) sampai dengan 100 (seratus) unit dan atau jumlah karyawan kurang dari 41 (empat puluh satu) sampai dengan 99 orang;
  3. hotel melati dengan luas bangunan 4.000 m2 (empat ribu meter persegi) sampai dengan 6.000 m2 (enam ribu meter persegi), jumlah kamar tidur tamu 61 (enam puluh satu) sampai dengan 100 (seratus) unit dan atau jumlah karyawan 41 (empat puluh satu) sampai dengan 99 (sembilan puluh sembilan) orang;
  4. vila bintang 1 (satu);
  5. apartemen hotel dengan luas bangunan 4.000 m2 (empat ribu meter persegi) sampai dengan 6.000 m2 (enam ribu meter persegi), jumlah kamar tidur tamu 61 (enam puluh satu) sampai dengan 100 (seratus) unit dan atau jumlah karyawan 41 (empat puluh satu) sampai dengan 99 (sembilan puluh sembilan) orang;
  6. penyediaan akomodasi lainnya berupa jasa manajemen hotel;
  7. restoran dengan jumlah tempat duduk 50 (lima puluh) sampai dengan 100 (seratus) unit;
  8. aktivitas biro perjalanan wisata;
  9. museum yang dikelola pemerintah;
  10. museum yang dikelola oleh swasta;
  11. aktivitas perburuan
  12. aktivitas taman bertema dan taman hiburan lainnya berupa usaha pengoperasian taman rekreasi, termasuk taman bertema atau taman hiburan dan pasar malam hiburan rakyat, yang dilakukan di dalam ataupun di luar ruangan
  13. pemandian alam;
  14. wisata pantai;
  15. daya tarik wisata alam lainnya;
  16. wisata agro;
  17. daya tarik wisata buatan atau binaan manusia;
  18. usaha lain berupa karaoke;
  19. aktivitas kebugaran lainnya; dan,
  20. hunian wisata lansia.

 

Tata Cara Sertifikasi Usaha Pariwisata

  1. Sertifikasi Usaha Pariwisata dilakukan oleh LSU Bidang Pariwisata secara transparan, obyektif, kredibel, dan akuntabel.
  2. Pelaku Usaha Pariwisata berisiko menengah rendah dapat mengajukan permohonan Sertifikasi Usaha Pariwisata kepada LSU Bidang Pariwisata secara sukarela melalui daring atau luring dengan mengacu pada Standar Usaha Pariwisata berisiko menengah rendah.
  3. Pelaku Usaha Pariwisata berisiko menengah tinggi dan berisiko tinggi mengajukan permohonan Sertifikasi Usaha Pariwisata secara daring atau luring mengacu pada Standar Usaha Pariwisata berisiko menengah tinggi dan berisiko tinggi.
  4. Sertifikasi Usaha Pariwisata berisiko menengah rendah secara secara daring atau luring dilakukan berdasarkan skema Sertifikasi Usaha Pariwisata.
  5. Sertifikasi Usaha Pariwisata berisiko menengah tinggi dan berisiko tinggi dilakukan secara daring atau luring termasuk audit jarak jauh (remote audit) atas kesepakatan Pelaku Usaha yang bersangkutan dengan LSU Bidang Pariwisata, dan berdasarkan analisis risiko yang dilakukan oleh LSU Bidang Pariwisata termasuk ketersediaan jaringan telekomunikasi yang memadai.
  6. Sertifikasi Usaha Mikro Kecil berisiko menengah tinggi dan berisiko tinggi dilakukan secara daring termasuk audit jarak jauh (remote audit) atas permintaan Pelaku Usaha yang bersangkutan dan berdasarkan analisis risiko yang dilakukan oleh LSU Bidang Pariwisata termasuk ketersedian jaringan telekomunikasi yang memadai.

 

Sertifikat Usaha Pariwista yang telah diterbitkan disampaikan kepada Menteri paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak penerbitan secara daring atau luring.

 

LSU Bidang Pariwisata akan melakukan pencabutan sertifikat kepada Pelaku Usaha Pariwisata yang tidak patuh terhadap pemenuhan standar dan disampaikan kepada Menteri paling lama 3 (tiga) hari kerja secara daring atau luring.

 

Dalam pelaksanaan kegiatan Sertifikasi Usaha Pariwisata, LSU Bidang Pariwisata menggunakan tim Auditor yang memiliki kompetensi sesuai dengan Usaha Pariwisata yang akan dievaluasi.

 

Untuk mengetahui lebih detail tentang Sertifikasi Usaha Pariwisata silahkan untuk menghubungi bagian konsultasi kami

Pesan Sekarang
Konsultasi Whatsapp
Service lainnya
Form Pemesanan
©2021 PT. Maha Arsya Indonesia All right reserved   Developed by javwebnet